Ilusi Demokrasi

Vladimir Kazanevsky @cartoonmovement.com

Mari kita mulai paparan ini dengan dua pertanyaan mendasar: apakah rakyat benar-benar memiliki kekuasaan dalam demokrasi? Benarkan kekuasaan rakyat ini membuatnya bisa memilih dalam pemilu sesuai kehendak dirinya sendiri?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting kiranya untuk memeriksa kembali peran instrumen demokrasi dalam hubungannya dengan kekuasaan rakyat dalam konteks sejarah Indonesia.

Demokrasi, bagi filsuf Slovenia, Slavoj Žižek (1999) mengandung sejumlah paradoks. Ia menganalogikan demokrasi liberal ini seperti orang yang menekan tombol tutup pintu pada lift. Ditekan atau tidak, pintu lift tak akan tertutup lebih cepat. Yang ada hanyalah kesan bahwa kita mampu mengontrol pintu lift tertutup lebih cepat dengan menekan tombolnya.

Inilah yang dinamakan Žižek sebagai ilusi kontrol. Ia telah menjadi salah satu paradoks dalam demokrasi. Rakyat seolah punya kuasa untuk mengontrol pemerintah ketika memilih dalam pemilu atau pilkada. Padahal, kontrol pada pemerintah itu hanyalah ilusi.

Demokrasi liberal dengan paradoksnya hanya menguntungkan kaum borjuis dalam sistem kerja kapitalisme. ‘Ilusi demokratis’ ini menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai satu-satunya solusi terhadap segala permasalahan.

Ia menghalangi berbagai transformasi radikal untuk keluar dari sistem kapitalisme. Alain Badiou (dalam Žižek, 2009: 87) bahkan menyatakan bahwa musuh kita saat ini bukanlah Imperialisme (Empire) atau Kapitalisme (Capital), tapi Demokrasi.

Saat ini, kita dengan gamblang bisa menyaksikan bagaimana ilusi kontrol demokrasi ini beroperasi. Salah satunya terkait penggunaan jargon-jargon klise yang merujuk pada pelaksanaan pilkada yang dipopulerkan para pengamat dan media massa, seperti ‘pesta demokrasi’, ‘pesta lima tahunan’, ‘kenduri politik’, ‘tahun politik’ dan sebagainya.

Jargon-jargon ini justru problematis mengingat paradoks yang dikandung dalam demokrasi itu sendiri. ‘Pesta’ atau ‘kenduri’ seperti apa yang sebenarnya diandaikan sedang dirayakan rakyat? Apakah rakyat benar-benar ber-‘sukacita’ dalam menyambut pelaksanaannya?

Persoalan demokrasi yang lebih menekankan aspek elektoral dalam wujud pelaksanaan pemilu menyisakan pertanyaan bagi kita semua. Publik hanya menjadi subjek demokrasi ketika berpartisipasi dalam ‘pesta’ ini. Setelah itu, elitelah yang mengatur panggung kekuasaan.

Dengan begitu, pemilu hanya menjadi alat legitimasi elite untuk menjalankan pemerintahan. Retorika ‘siapa mewakili siapa’ menemukan momentumnya dalam konteks ini, di mana hanya elitelah yang mewakili publik dalam menjalankan kekuasaan. Celakanya, demokrasi prosedural seperti ini telah menjerumuskan Indonesia ke dalam lingkaran oligarki.

Hadiz & Robison (2004) menjelaskan bahwa oligarki merupakan kekuatan-kekuatan yang dikuasai para elite politik untuk mengakumulasi kekayaan material melalui instrumen negara. Hal ini sudah berlangsung sejak Orde Baru saat Soeharto berkuasa.

Gejalanya bisa terlihat dari banyaknya pengusaha yang menjadi elite politik dengan bergabung parpol. Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, para oligark ini ‘membeli’ politik dan suara publik, untuk kemudian menggunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi, keluarga, dan jaringan oligarkinya.

Munculnya wacana desentralisasi agar memberikan kewenangan di aras lokal dalam mendistribusikan kekuasaan ternyata terjebak hal serupa. Desentralisasi juga masih menyebabkan wabah korupsi di daerah, pejabat lokal yang tamak, dan konsolidasi politik gangsterisme (Hadiz, 2005).

Jika sudah begini, bisa dikatakan ‘demos’ (rakyat) sudah tercerabut dari ‘kratos’ (kekuasaan) yang dimilikinya. Dari pusat hingga daerah, kuasa hanya diwarisi para elite politik melalui kaki-tangan oligarki mereka dalam mengakumulasi kekuasaan, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Dalam konteks Aceh sendiri sejak pertama kali dilaksanakan Pilkada Aceh pada 2006 silam hingga saat ini nyaris belum menunjukkan perubahan substansial yang signifikan. Berbagai isu kekerasan seperti premanisme, intimidasi, pemukulan hingga pembunuhan baik terhadap timses maupun masyarakat biasa juga masih kerap terjadi.

Belum lagi ditambah dengan kejenuhan rakyat yang harus menyisakan waktunya melayani elite dengan mencoblos surat suara pada hari H sebagai syarat prosedural demokrasi. Di tengah kesulitan ekonomi dan berbagai problem kehidupannya, rakyat masih saja dipaksa dan dininabobokan dengan dongeng klasik bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.

Sengitnya persaingan elite dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan dengan semangat oligarki kian menjauhkan publik dari lokus demokrasi. Publik tak pernah beranjak menuju ke arah penegakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Politik uang menjerat elite. Sementara publik kian terjerumus dalam retorika kosong yang dimainkan elite.

Publik sebagai Subjek Demokrasi

Sejarah panjang demokratisasi yang terjadi di Indonesia pasca-tumbangnya Soeharto masih merentang dan diperjuangkan hingga kini. Berbagai persoalan masih menjadi kendala, namun lokus kekuasaan demokrasi ini penting untuk dipertanyakan kembali.

Karena itu, publik harus disadarkan agar melampaui bayang-bayang ilusi yang menyandera demokrasi. Salah satunya dengan penguatan basis masyarakat sipil (civil society). Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat ini harus menjadi prioritas dengan memberikan pendidikan politik kritis.

Pendidikan politik kritis yang dimaksud yaitu pemahaman menyeluruh terkait akumulasi dan relasi kekuasaan yang menjadi lingkup politik. Tentunya hal ini tak hanya sebatas retorika sehingga kembali terjebak dalam pusara jargon-jargon semata.

Misalnya pengetahuan terkait kewenangan dan kekuasaan seorang kepala daerah dalam memberikan izin kepada korporasi tertentu yang hendak mencaplok lahan warga. Publik harus diberikan pemahaman bahwa penguasa cenderung menunjukkan watak asli kerakusannya ketika dihadapkan dengan modal yang berkelindan dalam sistem kerja kapitalisme.

Ketika hal ini terjadi, maka penguasa dengan segala kewenangannya akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya, termasuk dengan menyerobot hak-hak yang dimiliki warga. Kasus pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah yang dikeluarkan izinnya oleh gubernur Ganjar Pranowo bisa menjadi refleksi nyata praktik ini.

Walau Mahkamah Agung telah memenangkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan warga pegunungan Kendeng di Rembang, Ganjar tetap ngotot mengizinkan pembangunan pabrik semen di kawasan tersebut walau harus merampas hak-hak warganya sendiri.

Pemahaman kritis seperti inilah yang harus menjadi prioritas bagi publik. Sehingga publik bisa membedakan mana yang pro dan kontra terhadap publik dalam realitas politik yang dikerubungi elite. Begitu pula, mana janji retoris dengan jargon-jargon klise mainan elite dan pernyataan visioner keberpihakan kepada publik.

Selain itu, publik harus dibangunkan dari ketakberdayaannya di hadapan negara dan politik. Hak-hak dan kewajiban publik ditegaskan kembali seiring dengan potensi kekuasaan yang dimilikinya dalam lokus demokrasi.

Penyair prodemokrasi, Wiji Thukul bahkan sudah lama mengingatkan kita perihal potensi kebangkitan publik ini dalam bait puisinya, Peringatan (1986):

Jika rakyat pergi

ketika penguasa pidato

kita harus hati-hati

barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat sembunyi

dan berbisik-bisik

ketika membicarakan masalahnya sendiri

penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Penguatan kapasitas masyarakat sipil semacam ini juga tentunya akan mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam manifestasinya. Namun laiknya sejarah demokratisasi di Indonesia sendiri, sejatinya hal ini harus terus digaungkan untuk menggugah kesadaran publik.

Semua elemen harus aktif berpartisipasi mewujudkan hal ini sehingga kekuatan publik tak terfragmentasikan lagi. Dengan begitu, elite tak lagi menjadi subjek tunggal demokrasi dan publik pun mampu meruntuhkan sekat-sekat ilusi.

Pemaknaan kembali demokrasi ini menjadi niscaya agar ia mampu menjawab tantangan yang dihadapi publik dan tak hanya menghambakan diri pada kepentingan elite. Publik harus menjadi subjek dalam lokus demokrasi sebagaimana cita-cita demokratisasi Indonesia.

Dan khususnya bagi masyarakat Aceh yang telah memilih calon kepala daerah pilihannya dalam Pilkada Aceh 2017, momentum ini sepatutnya menjadi titik balik dalam memaknai dan mentransformasikan demokrasi yang berorientasi pada publik di aras lokal. Venceremos democratia! []

Read More...

Kenyinyiran dan Realitas Pascakolonial Sehari-hari

© lilibernard.com

Ketika energi habis terkuras untuk mengomentari sesuatu hal belum terang benar diketahui faktanya, ketika kata-kata berseliweran memenuhi ruang sosial kita, dan setiap orang berlomba-lomba memaksakan kehendak pikirannya, ada baiknya kita menghela nafas sejenak. Menjaga jarak. Mengatur langkah. Bisa jadi, suatu saat gejala itu juga akan menular dan merasuki nalar kita.

Nyinyir sebagai penyakit bisa menjangkiti siapa saja. Tak menggubris status sosial. Cuma dibutuhkan sedikit bumbu sentimen dan kelatahan saat menjaring dalam era tsunami informasi ini, sempurnalah ia. Lalu mengumbarnya dengan kata-kata sebagai deskripsi sentimen yang kemudian narasinya diulang berkali-kali. Menjadi individu yang nyinyir itu semudah menekan tombol share di media sosial.

Saat ini, kenyinyiran tak lagi dianggap sebagai sinonim intoleransi. Ia telah menjadi semacam senjata yang digunakan baik untuk menyerang maupun untuk bertahan; menyerang argumentasi orang lain, dan mempertahankan argumentasi sendiri. Penilaiannya bukan pada benar dan salah, namun sejauh mana mereka mampu ‘memenangkan’ argumentasi mereka dalam kontestasi publik.

Mungkin, secara serampangan jika meminjam bahasa Michel Foucault dalam The Order of Things (1970), kita bisa menyatakan bahwa ‘kemenangan kenyinyiran’ ini dikategorikan sebagai episteme alias narasi pengetahuan baru; ‘episteme kenyinyiran’ yang membuat kita tunduk dan memercayainya sebagai kebenaran yang otoritatif, sebagaimana episteme Orde Baru-nya Soeharto dulu.

Yang jelas, kenyinyiran yang terus direproduksi secara terus-menerus baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari, bisa jadi akan menempel dalam ingatan banyak orang, dan tanpa pengamanan nalar yang kuat akan memutarbalikkan logika, sehingga dianggap sebagai kebenaran.

Fenomena inilah yang terjadi saat ini. Gejalanya terlihat saat dipilihnya kata ‘post-truth’ (pasca-kebenaran) sebagai Kata Tahun Ini oleh kamus Oxford English. Kata ini didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana emosi dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang fakta objektif.

Terpilihnya kata ini dinilai berhubungan dengan fenomena Brexit (British Exit) dari Uni Eropa dan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Bisa dikatakan, walau hanya dugaan belaka, ini merupakan ulah dari salah satu kenyinyiran massal terbesar di dunia.

Kenyinyiran yang hanya memuat nilai-nilai mudarat, seperti nyinyir perkara uang baru, tafsir agama atas perkara tertentu, superioritas asing-pribumi, dan kontroversi mayoritas-minoritas ini (sila diperpanjang sendiri daftarnya) hanya akan menguras energi serta nirguna. Jika yang dimaksudkan adalah debat sistematis atau kritik yang konstruktif dengan mengedepankan asas bijak bestari, itu sudah lain persoalan.

Seiring waktu, klimaks dari kenyinyiran ini kian mengentalkan nuansa permusuhan dan kebencian sentimental, dan yang pasti akan bermuara pada pengkotak-kotakan tendensius berkonotasi negatif dalam wujud pelabelan; fundamentalis, fasis, asing, liberal, komunis, kafir dan berbagai varian dan turunan-turunannya yang terus diproduksi untuk memenuhi nafsu penghujatan terhadap perbedaan.

Nyaris tak ada lagi debat tentang perjuangan mati-matian masyarakat melawan korporasi yang melakukan perampasan tanah dengan dibekingi tentara, misalnya. Atau diskusi terkait konsep pembangunan yang mengakomodasi konteks lokalitas masyarakat setempat. Yang ada hanyalah prasangka berbalut kebencian dan pelabelan.

Jika sudah begini, yang pasti pikiran kita sudah tak steril lagi. Sudah terkontaminasi alergi perbedaan. Mungkin sebagai refleksi, ada baiknya kita menapak tilas sejenak ke masa kolonialisme dulu.

Zaman kolonialisme merupakan masa terkelam dalam sejarah bangsa-bangsa yang (lagi-lagi) dilabel sebagai Dunia Ketiga, karena selain dieksploitasi (tentunya dalam wujud perang, pemaksaan, dan berbagai variasi kekerasan lainnya) alam dan orang-orangnya, secara mental mereka juga ‘dikerdilkan’.

Pramoedya Ananta Toer (semoga dilapangkan kuburnya) dalam Tetralogi Pulau Buru secara antagonistik mendeskripsikan bagaimana sentimen penjajah (colonizer), yaitu Belanda dan yang-dijajah (colonized), rakyat Indonesia pada masa itu.

Dalam Bumi Manusia, Pram menarasikan bagaimana label negatif terhadap karakter tokoh pertama bernama Minke, yang diceritakan sebagai salah-ucap guru Belanda-nya dari kata monkey alias monyet, sebagai representasi pribumi waktu itu.

Hindia Belanda sebagai cikal bakal Indonesia saat itu menjadi saksi bagaimana mental superioritas kulit putih Belanda terhadap pribumi, atau yang dalam bahasa Belanda dilabeli sebagai inlander. Kata ini sebenarnya hampir mencakupi semua stereotip pribumi sebagai bangsa yang tak memiliki kepercayaan diri, terbelakang, primitif, kolot, tidak beradab serta konotasi negatif lainnya.

Dalam tatanan sosial, pribumi menduduki tingkatan paling rendah di bawah Eropa Peranakan dan Eropa Totok (Eropa asli). Karenanya tak heran dalam permasalahan hukum, pengadilan pribumi pun berbeda ‘kasta’ dengan Pengadilan Belanda yang khusus untuk Eropa.

Mertua Minke, Nyai Ontosoroh hingga kehabisan akal untuk mendeskripsikan watak rasis kolonialisme Belanda ini. Dalam satu kesempatan, ia berujar kepada Minke:

“Memang begitu kehidupan kolonial di mana saja: Asia, Afrika, Amerika, Australia. Semua yang tidak Eropa, lebih-lebih tidak kolonial, diinjak, ditertawakan, dihina, hanya untuk berpamer tentang keunggulan Eropa dan keperkasaan kolonial, dalam segala hal – juga kejahilannya. Kau sendiri jangan lupa, Minke, mereka yang merintis ke Hindia ini – mereka hanya petualang dan orang tidak laku di Eropa sana. Di sini mereka berlagak lebih Eropa. Sampah itu.” (Bumi Manusia, hal 416)

Jika bukan karena kekayaan alam dan rempah-rempahnya, mungkin Belanda tak akan terpikir untuk menjadikan Indonesia sebagai koloninya. Karena faktor ini pula, kolonialis memberikan label ‘eksotis’ kepada tiap daerah jajahannya. Tentunya masih dalam makna negatif khas Eurosentrisme; ‘si Seksi’ yang kapan saja siap dieksploitasi, baik alam maupun orang-orangnya demi kepentingan dan keuntungan penjajah sendiri.

Pakar kajian Melayu, Syed Hussein Alatas (1977) bahkan sampai membongkar pelabelan ini, utamanya label ‘pemalas’ pada pribumi oleh kolonial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa label yang dimaksud hanyalah mitos yang disematkan secara serampangan oleh Eropa di tengah carut-marutnya eksploitasi terhadap pribumi oleh kelas berkuasa, yaitu sang penjajah sendiri dalam mode kapitalisme kolonial.

Demikianlah. Eksploitasi predatoris dan kenyinyiran penjajah Eropa dengan penyematan berbagai label buruk sangka terhadap pribumi ini telah tercatat dalam sejarah kolonialisme sebagai kejahatan kemanusiaan. Sebuah retakan peradaban yang lukanya masih berparut di atas muka bumi.

Dan hari ini, di salah satu negara pascakolonial, generasi Millennial-nya sibuk menuding orang lain yang dianggap berbeda dengan dirinya dengan bahasa yang menyinyir.

Apakah mereka tak membaca sesuatu dari sejarah, terutama sejarah penjajahan di tanahnya sendiri? Apakah mereka ingin mengulang kembali narasi nyinyir kolonial, dan hendak menjadikannya sebagai episteme yang membenarkan pelabelan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya?

Sepertinya, generasi Indonesia pascakolonial yang nyinyir ini tak sempat meluangkan waktu sejenak merasakan bagaimana pedihnya penderitaan moyang mereka sendiri dihina dan dinyinyiri secara fisik dan mental oleh sang kolonial. Kalau sudah begini, mubazir saja fakta sejarah kolonialisme berabad lamanya itu dinarasikan. Dan mereka tentunya kembali larut dalam fantasi superioritas semu pengkotak-kotakan manusia.

Pada akhirnya, kenyinyiran celaka ini hanya akan merendahkan kemanusiaan. Menghina martabat manusia, menafikan akal, dan meleburkan esensi manusia hanya menjadi seonggok daging yang dituding dengan mitos-mitos palsu belaka. Persis seperti yang dilakukan para penjajah dulu terhadap pribumi.

Jika hal ini diteruskan dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai perkara biasa, maka mereka jelas sama jahanamnya dengan watak para penjajah.

Mungkin, ada baiknya kita menghela nafas sejenak. Menjaga jarak. Mencoba merefleksi sembari menyeruput secangkir kopi, sebagai kritik (terutama bagi saya sendiri), apakah kita termasuk kaum yang kerap menjadikan perbedaan dari orang lain sebagai bahan nyinyiran? Atau melabeli orang lain dengan buruk karena faktor sentimental? Jika iya, berarti mental kolonial belum luntur dari pikiran, dan karena itu kemanusiaan kita masih perlu dipertanyakan.

Karena bagaimana pun, pesan Pram yang disampaikan melalui tokoh Jean Marais kepada Minke tetap harus diinternalisasi dalam kearifan kita, bahwa “seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”.

Ini yang harus menjadi titik tolak kontemplasi kita. Perbedaan bukanlah merupakan legitimasi untuk merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Tak ada kelompok manusia yang lebih superior atau inferior dibanding kelompok yang lain. Itu hanya mitos kuno yang salah satunya direproduksi oleh mode kolonialisme. Atau, jangan-jangan kita memang sudah tak mampu lagi bersikap adil, dan mulai nyinyir sejak dalam pikiran? []

Read More...

Solidaritas Melampaui Rivalitas

© Chris Brunskill/AMA

Tragedi kecelakaan pesawat klub sepak bola Brasil, Chapecoense yang jatuh di Medellin, Kolombia sebelum sempat menjalani pertandingan leg pertama final Copa Sudamericana 2016 melawan Atletico Nacional de Medellin, Selasa dinihari, 29 November 2016 menyisakan duka yang begitu mendalam.

Tak hanya penggemar sepak bola, kecelakaan yang menewaskan 71 orang dari 81 penumpang, terdiri dari para pemain, jurnalis, dan kru klub tersebut merupakan duka bagi dunia. Ucapan belasungkawa dan doa pun disampaikan oleh berbagai pihak sebagai wujud solidaritas.

Bahkan, sebagai penghormatan bagi mereka, klub Kolombia, Atletico Nacional yang seharusnya menjadi rival mereka di final Copa Sudamericana, meminta kepada Konfederasi sepak bola Amerika Selatan (Conmebol) untuk menyerahkan gelar juara turnamen tersebut kepada Chapecoense.

Sejumlah klub Brasil yaitu Corinthians, Santos dan juara bertahan Palmeiras juga menyatakan solidaritasnya dengan menawarkan pemain mereka untuk dipinjamkan Chapecoense. Bahkan, mereka pun meminta kepada otoritas liga agar Chapecoense dibebaskan dari tuntutan degradasi selama tiga musim ke depan.

“Dalam hal ini, klub menyatakan solidaritas kepada Chapecoense, di antaranya (I) Pemain pinjaman gratis untuk musim 2017, (II) Permohonan resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Brasil agar Chapecoense tidak menjadi subjek degradasi ke Serie B selama tiga musim ke depan. Jika Chapecoense finis di urutan empat terbawah, tim yang berada di posisi ke-16 yang akan terdegradasi,” demikian pernyataan klub sebagaimana dilansir Goal.com, Rabu, 30 November 2016.

Bagi sebagian penggemar klub sepak bola, utamanya klub di Liga Inggris, mungkin tawaran solidaritas bagi korban tragedi seperti di atas terdengar familiar.

58 tahun silam, tepatnya 6 Februari 1958, merupakan hari terkelam dalam sejarah sepak bola di Inggris dan dunia ketika beberapa pemain Manchester United yang saat itu terkenal dengan julukan “Busby Babes” tewas akibat kecelakaan pesawat di Munich, Jerman Barat. Saat itu, United baru kembali dari pertandingan Piala Eropa melawan Red Star Belgrade. 20 orang dari 44 penumpang tewas, termasuk delapan pemain United.

Simpati datang dari berbagai arah. Klub raksasa Spanyol, Real Madrid yang saat itu baru saja memenangkan Piala Eropa, bersimpati dan meminta agar trofi Piala Eropa mereka diberikan kepada United. Madrid juga menawarkan pemain legendaris mereka, Puskas namun tak bisa dibawa United karena adanya larangan FA terkait pemain luar Inggris.

Legenda Madrid lainnya, Alfredo Di Stefano juga ditawarkan untuk dipinjamkan kepada United, yang ditolak secara halus oleh United karena dinilai tak sanggup memenuhi bayaran gajinya.

Bahkan rival United sejak dulu hingga saat ini, Liverpool tak luput mengulurkan tangan solidaritas. Manajer Liverpool saat itu, Bill Shankly, laiknya Palmeiras dan klub Brasil di atas, menawarkan lima pemain inti mereka sekaligus kepada United yang gajinya ditanggung Liverpool.

Dalam film United (2011) digambarkan bagaimana Jimmy Murphy, asisten manajer United saat itu, Matt Busby kelimpungan mencari pemain lain untuk menggantikan mereka yang tewas.

Bahkan, Bobby Charlton yang saat itu merupakan pemain yang selamat dari kecelakaan dan kini menjadi salah seorang legenda hidup United, sempat tak mau kembali ke Old Trafford karena trauma.

Dalam salah satu adegan, tampak bagaimana Murphy sibuk menelepon koleganya untuk mencari pemain. “Halo, ini Jimmy Murphy. Ya... aku sedang mencari pemain. Jujur saja, jika dia bisa berlari dan tahu bagaimana bentuk bola, aku akan membawanya,” tutur Murphy, pasrah.

Dari adegan tersebut, setidaknya bisa dibayangkan bagaimana dampak sebuah tragedi terhadap keberlanjutan dan kehidupan klub, persis seperti yang sedang dialami Chapecoense saat ini. Dan dalam film yang sama diceritakan bahwa sekretaris Murphy menerima surat di antaranya dari Liverpool dan Nottingham Forest yang menawarkan pemain serta pertolongan lainnya yang dibutuhkan.

Direktur Football Industry Group di University of Liverpool, Rogan Taylor hingga menyimpulkan bahwa faktor yang menjadikan United sebagai klub terbesar di dunia, salah satunya adalah karena tragedi tersebut. “Saya pikir tak bisa dipungkiri, hal ini benar. [Memang] bukan satu-satunya alasan yang membuat Manchester United menjadi klub terbesar di dunia, namun tak diragukan lagi inilah faktor yang berpengaruh, sebuah kisah yang tragis,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan BBC.

Bisa dikatakan, United “berbenah” pascatragedi itu hingga menjadi salah satu klub terbesar di dunia saat ini. Dan, di antara berbagai usaha bangkit dari keterpurukan tersebut, terselip banyak uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari rival sendiri.

Mantan manajer United, Sir Alex Ferguson dalam bukunya, Alex Ferguson, Autobiografi Saya (2013) menuturkan bagaimana ia menghormati Liverpool, rivalnya itu saat memperingati publikasi laporan terkait tragedi Hillsborough pada 2012 lalu. Tragedi Hillsborough merupakan peristiwa tewasnya 96 fans Liverpool akibat berjejalan dalam stadium Hillsborough, kandang Sheffield Wednesday, Sheffield pada 15 April 1989.

Menyambut peristiwa bersejarah bagi fans Liverpool yang berjuang mencari keadilan terkait peristiwa tersebut, Ferguson mengatakan, “Rivalitas kami dengan Liverpool sangat intens. Selalu. Tetapi, di balik permusuhan itu ada rasa saling menghormati. ...Apa pun permintaan Liverpool untuk peringatan itu [Tragedi Hillsborough] kami kabulkan, dan kami mengapresiasi usaha mereka.”

Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang kompetisi, kemenangan, statistik pertandingan atau kalkulasi untung-rugi semata. Lebih dari itu. Ia merefleksikan perjuangan, dedikasi, totalitas, loyalitas, dan nilai-nilai penghormatan kepada lawan.

Dalam masa-masa berduka seperti saat ini, mengutip Aristoteles, sepak bola dunia menunjukkan wajah philia; wajah persahabatan dan cinta yang meleburkan bongkahan-bongkahan kebencian dan ketidakpedulian. Semua bersatu dalam luka tragedi, menepikan sejenak ego, kompetisi, dan rivalitas untuk merayakan kasih sayang atas nama kemanusiaan. Hal-hal seperti inilah yang membuat sepak bola terasa indah, selalu “hidup” dan tak pernah membosankan.

Maka jika ada generasi Millennial fans klub sepak bola yang selalu melihat persaingan antarklub sepak bola sebatas pertarungan hitam-putih (sebagaimana sebagian besar masyarakat Indonesia pascakolonial (juga termasuk saya sendiri) melihat sejarah kemerdekaan republik ini dalam kerangka yang-jahat dan yang-baik bak dalam sinetron) serta nyinyir dengan prestasi klub kebanggaannya hari ini tanpa (mau) tahu sejarah, filosofi, dan latar belakang klub yang didukungnya seperti apa, harap dimaklumi saja.

Mungkin, mereka tak tahu bahwa Cristiano Ronaldo pernah berkunjung ke Banda Aceh pascatsunami pada 2004 bersimpati kepada para korban tsunami dan bertemu dengan Martunis, bocah yang selamat serta sempat bergabung bersama tim akademi Sporting Lisbon sejak Juni 2015 atas prakarsa “ayah angkat”-nya, Ronaldo.

Atau, kisah tentang hubungan Subcomandante Marcos, pimpinan Zapatista Army of National Liberation (EZLN), sebuah gerakan di Meksiko yang memperjuangkan hak-hak warga pribumi di Chiapas, Meksiko dengan klub Serie A Italia, Inter Milan di mana kapten Inter saat itu, Javier Zanetti menunjukkan rasa simpati untuk perjuangan gerakan tersebut.

Masih banyak hal-hal lain dari sepak bola yang tak hanya mendeskripsikan sikap-sikap predatoris sebagai sebuah klub yang berkompetisi dalam turnamen, namun juga aksi-aksi simpatik dalam wajah philia-nya. Persis seperti dirasakan sepak bola dunia saat ini yang sedang berduka untuk Chapecoense.

Tragedi Chapecoense adalah duka bagi sepak bola, dunia, dan kita semua. Bisa jadi, suatu saat nanti, laiknya kisah United, Chapecoense juga akan menjelma sebagai klub terbesar di zamannya. Salah satunya karena dukungan dan bantuan dari klub-klub lain yang bersimpati dalam solidaritas yang melampaui rivalitas dan sepak bola itu sendiri. Força Chapecoense! []

Kolom Analisis Fandom, 3 Desember 2016

Read More...

HAM, Impunitas, dan Pembungkaman Negara

Berita-berita di media tentang HAM di tanah air selama sebulan terakhir ditandai oleh beberapa peristiwa penting yang terjadi hampir bersamaan. Pertama, dilaksanakannya International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag sejak Selasa (10/11) hingga Jumat (13/11) untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia dalam kurun waktu 1965-1966 (kompas.com, 10/11). Kedua, pelaksanaan Konferensi Internasional Peringatan 10 Tahun Aceh Damai di Banda Aceh, 13-15 November 2015 (aceh.tribunnews.com, 14/11). Dan terakhir, pelarangan aksi Kamisan yang biasa dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM di depan Istana Negara sejak Kamis (19/11) oleh pihak kepolisian (kompas.com, 12/11). Ketiga peristiwa ini, setidaknya memiliki keterhubungan antara satu dan lainnya yang diikat oleh satu penanda utama; tentang nasib para korban pelanggaran HAM yang masih tertatih-tatih mengungkap kebenaran dan mencari keadilan.

Abainya peran Negara dalam memenuhi hak korban hingga menyebabkan para korban harus memiliki “inisiatif” sendiri untuk menuntut haknya. Hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya International People's Tribunal di Den Haag beberapa waktu lalu itu. Padahal Negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan akan hak-hak kemanusiaan tiap warga negaranya. Sayangnya, narasi sejarah penegakan HAM di Indonesia tak berpihak pada korban. Ketakutan karena adanya keterlibatan rezim penguasa dalam pelanggaran HAM menjadi salah satu penyebab keberpihakan tersebut.

Pengadilan Rakyat Internasional menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Model pengadilan ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan, sebagaimana ditulis Ayu Wahyuningroem bahwa hal tersebut merupakan kritik terhadap sistem dan politik internasional yang tak berpihak pada para korban pelanggaran HAM serta mempertegas impunitas Negara (indoprogress.com, 4/11). Walau masih ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk pelaksanaan pengadilan ini seperti ketidakmampuan pengimplementasian putusan-putusan dalam perangkat hukum, namun menurut Wahyuningroem setidaknya ada tiga peran penting dari pengadilan sipil ini, yaitu secara prinsip, teori, dan politik.

Secara prinsip, pengadilan ini berfokus pada prinsip keadilan terhadap para korban. Sementara secara teoretis lebih diutamakan pada keberpihakan terhadap korban. Dan terakhir, secara politik pengadilan ini memberikan “ruang” bagi para korban ketika Negara menutup peluang tersebut. Selain itu, prinsip ini juga berusaha untuk menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat internasional terhadap pengusutan berbagai kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia.

            Pelaksanaan Konferensi Internasional Peringatan 10 Tahun Aceh Damai di Banda Aceh beberapa waktu lalu juga menyiratkan ihwal yang nyaris serupa. Pemerintah terkesan enggan memberikan ruang bagi terpenuhinya hak-hak para korban pelanggaran HAM di Aceh. Pemerintah Aceh sendiri, dalam tuntutannya kepada pemerintah pusat, justru lebih menekankan pada hal pragmatis-teknis, yaitu tentang kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk daerah, sistem bagi hasil minyak dan gas (migas), dan kewenangan pemerintah Aceh yang bersifat nasional (beritasatu.com, 14/11).

Padahal sebagaimana penelitian International Center for Transitional Justice (ICTJ), proses penguatan perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace) di Aceh diwujudkan dengan memenuhi hak-hak dan tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat atas berbagai pelanggaran yang terjadi selama konflik dengan menggunakan  kerangka keadilan transisional yang mengacu pada empat mekanisme kunci, yaitu pencarian kebenaran, reformasi kelembagaan, proses pengadilan, dan reparasi (Clarke, Wandita, & Samsidar, 2008). Keempat mekanisme ini baru bisa bisa diimplementasikan ketika KKR dan pengadilan HAM terbentuk di Aceh.

Namun setelah 10 tahun perdamaian Aceh, upaya untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum juga direalisasikan hingga kini. Setelah hampir dua tahun pengesahan qanun KKR, saat ini DPRA hanya baru membentuk tim Pansel (Panitia seleksi) KKR Aceh (aceh.tribunnews.com, 22/11). Artinya, upaya untuk menegakkan keadilan transisional (transitional justice) pascakonflik di Aceh masih jauh dari harapan. Pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Aceh belum menjadi fokus utama. Logika pemerintah dalam menyusun skala prioritas ini pascaperdamaian ini menjadi bukti bahwa belum ada upaya serius untuk mengungkap kasus dugaan pelanggaran HAM dan memberikan keadilan bagi para korban konflik.

Sebagai perbandingan, bisa dilihat bagaimana upaya Timor Leste dalam melawan impunitas pelanggaran HAM dengan membentuk Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) dan menyusun laporan kerja CAVR yang berjudul Chega!. Sebagaimana dikutip dari laman CAVR (cavr-timorleste.org), laporan setebal 2.800 halaman itu “meliputi pendirian CAVR, kegiatannya, dukungan kepada korban, usaha rekonsiliasi komunitas, pencarian kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999, kesimpulan, dan rekomendasi.” Laporan tersebut digunakan sebagai rujukan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di bekas provinsi Indonesia itu. Sebuah upaya yang, pada dasarnya adalah untuk menegakkan keadilan transisional dan melawan impunitas para pelanggar HAM.

Menolak Bungkam

            Peristiwa terakhir, yaitu pelarangan aksi Kamisan di depan Istana Negara sejak Kamis (19/11) oleh pihak kepolisian sepertinya menjadi klimaks dari impunitas dan pembungkaman atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Bagaimana tidak, aksi Kamisan yang merupakan bentuk protes dari para keluarga korban pelanggaran HAM dengan berdiam diri di depan Istana Negara untuk menolak lupa, sejak Kamis (19/11) tidak diperbolehkan lagi. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka menjadi dalih pelarangan.

            Lalu, apa lagi yang bisa diharapkan ketika, untuk menyampaikan kritik terhadap pengusutan pelanggaran HAM saja tidak diperbolehkan lagi? Bukankah ini upaya pembungkaman Negara untuk mengokohkan impunitas? Padahal filsuf Inggris, Bertrand Russell, yang dikutip Wahyuningroem, mengatakan bahwa salah satu kejahatan kemanusiaan yang paling sering dilakukan banyak orang dan Negara adalah crime of silence atau kejahatan pembungkaman, yaitu pembungkaman terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang melamggengkan impunitas. Salah satu bentuk crime of silence ini, dalam wujudnya yang paling nyata tercermin dari ketiga peristiwa di atas. Bungkamnya Negara terhadap kejahatan pelanggaran HAM akan menjelma sebagai kejahatan lainnya, selain kejahatan pelanggaran HAM itu sendiri. Karena itu, kita sebagai masyarakat yang memiliki risiko dan kecenderungan paling besar menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM harus menolak upaya tersebut. Segala bentuk pelanggaran HAM sebagaimana diamanatkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta pembungkaman terhadap pelanggaran tersebut harus dilawan.

            Mungkin para korban, dan juga kita mulai lelah dan pesimis dalam menuntut kebenaran dan keadilan di negeri ini. Namun sebagaimana ditulis Nelson Mandela dalam Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela (1995), bahwa dalam perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan, Mandela telah banyak mengalami masa-masa kelam ketika keyakinannya terhadap kemanusiaan diuji, namun ia tak menyerah dan berputus asa, karena jalan tersebut justru akan mengalahkan dan menjadikannya mati. Kisah tersebut setidaknya menyampaikan pesan dan semangat bagi kita semua di tengah pesimisme untuk melawan segala bentuk kekerasan, penindasan, diskriminasi, dan dehumanisasi. Bahwa hak manusia untuk hidup harus diperjuangkan demi kemanusiaan itu sendiri. Ayo lawan!. []

*Penulis adalah Alumnus Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

(Kolom Politik Selasar.com, 29 November 2015)

Read More...

Banalitas Nasionalisme

(Refleksi Hari Sumpah Pemuda)

Apa urgensi nasionalisme bagi generasi saat ini? Kiranya pertanyaan ini akan mengantarkan kita pada refleksi satu fase sejarah awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, ketika Keputusan Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Kongres Pemuda tersebut diyakini menjadi cikal-bakal nasionalisme dan berdirinya negara-bangsa Indonesia dengan mengacu pada trilogi Sumpah Pemuda; satu tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

Perlu dicatat bahwa konstruksi nasionalisme yang dibangun pada saat perumusan Sumpah Pemuda tersebut merupakan semangat nasionalisme pra-kemerdekaan. Artinya, ada cita-cita yang luhung dari generasi saat itu untuk menyatukan identitas dan keluar dari bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Lalu, apakah semangat nasionalisme 87 tahun silam itu masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini?

Imagined Communities

Nasionalisme yang dibangun pada masa itu adalah perasaan akan penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh negara kolonial. Keadaan tersebut membentuk keterikatan emosional yang kuat, walau antar komunitas yang mengalami penindasan dipisahkan jarak geografis dan tak saling mengenal. Keterikatan ini kemudian dikerucutkan menjadi identitas tunggal dengan tujuan menggelorakan perlawanan untuk -meminjam terminologi Gramscian- melakukan counter-hegemony terhadap narasi besar (grand narration) kolonialisme dan imperialisme serta membangun narasi sendiri yang dideklarasikan dalam wujud “state”; Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sinilah konsep nasionalisme sebagai ide “komunitas terbayang” (imagined communities) yang dimaksud oleh Benedict Anderson menemukan momentumnya.

Anderson dalam bukunya, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (2006) menjelaskan konsep imagined communities lahir dari pemahaman bahwa nasionalisme bangsa (nation) merupakan komunitas politik yang dibayangkan sebagai suatu kesatuan yang dibatasi oleh teritorial (borders) dalam bingkai kedaulatan. Dibayangkan di sini dipahami sebagai imajinasi antar anggota dalam komunitas tersebut yang tak mengenal seluruh anggotanya, atau tak pernah bertatap muka, namun mereka merasa berada dalam semangat nasionalisme yang sama. Semangat tersebut, menurut Nezar Patria dimungkinkan karena adanya “sentiment of belonging to a community,” yaitu “rasa memiliki kepada suatu komunitas yang sama-sama tertindas... dan berkeinginan memutuskan nasib politik mereka bersama.” (“Nasionalisme Indonesia: “Proyek Bersama” yang Belum Selesai”, indoprogress.com, 10/7/2007). Jika dilihat dalam konteks kekinian, bagaimana sebenarnya konstruksi nasionalisme Indonesia saat ini?

Banalitas & Mistifikasi

Salah seorang profesor psikologi sosial, Michael Billig (1995) mencatat adanya “cacat” dalam praksis nasionalisme dalam bentuk nasionalisme banal (banal nationalism). Nasionalisme banal dapat diartikan sebagai “nasionalisme sehari-hari”, praktik rutin yang kerap abai dari perhatian dan direproduksi secara terus-menerus. Penekanannya ada pada kuantitas, bukan kualitas nasionalisme-nya. Karena itu, ia cenderung melemahkan semangat nasionalisme dan menjadi dangkal; menjadi banal. Semuanya bermuara pada ritual simbolik yang tak substantif.

Banalitas ini, pada titik tertentu akan membawa pada mistifikasi nasionalisme itu sendiri. Mistifikasi di sini, merujuk pada terminologi D.A Rinkes (dalam Kuntowijoyo, 2001) tentang mistifikasi agama, yang “percaya bahwa dengan Islam segalanya akan beres, tetapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hanya “ikut arus” kejadian sehari-hari tanpa tujuan yang jelas.” Nasionalisme kerap dianggap sebagai solusi semua permasalahan negara-bangsa tanpa memahami substansi sebenarnya. Ada upaya mengkonstruksikan nasionalisme menjadi mitos.

Mitos nasionalisme ini, salah satunya hadir dalam wujud narasi yang menyatakan bahwa cita-cita negara-bangsa Indonesia sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala. Ini bentuk penyesatan sejarah, karena mengandung beberapa kontradiksi. Hal ini bisa terlihat sebagaimana dipotret Anderson (1999) dalam tulisannya yang lain, “Indonesian Nationalism Today and in the Future”. Fakta sejarah menuturkan bahwa Raja Aceh pernah “menjajah” pesisir Minangkabau, Raja Bugis yang menguasai Toraja, Jawa yang mencoba menaklukkan Pulau Sunda, dan sejarah penaklukan lainnya jauh sebelum adanya konsep negara-bangsa Indonesia.

Nasionalisme Indonesia, seperti ditulis Patria yang mengutip sejarawan Charles Tilly, adalah state-led nationalism; nasionalisme yang diarahkan oleh negara. Negara menjadikan nasionalisme sebagai legitimasi kekuasaan. Hingga kemudian dengan menggunakan instrumen militer, negara tercatat dalam sejarah tragedi seperti peristiwa 1965, Kerusuhan Mei 1998, konflik Aceh, Papua, dan tragedi lainnya. Dari beberapa kasus tersebut juga bisa disimpulkan bahwa adanya relevansi antara negara yang terjalin kelindan dengan kapital.

Persekongkolan negara-kapital ini menunjukkan bahwa negara telah mengorbankan nation-nya sendiri dengan dalih nasionalisme. Faktanya bisa disaksikan saat ini, di mana mayoritas masyarakat di Sumatera dan Kalimantan terpapar asap, bahkan hingga membuat bayi kecil menghembuskan nafas terakhir akibat ulah tamak kapitalis yang bersembunyi di balik jubah negara.

Selain itu, nasionalisme negara juga melakukan politik homogenisasi, yang menurut Patria dengan meletakkan Jawa sebagai pusat, sehingga kental nuansa Jawa-sentris. Indikasinya terlihat ketika status Bencana Nasional terhadap asap ini belum ditetapkan. Muncul anggapan bahwa hal ini karena bencana ini tidak terjadi di Pulau Jawa, atau Jakarta sebagai pusat administrasi negara. Sementara ketakutan akan atmosfer kerusuhan yang akan terjadi pada perhelatan final Piala Presiden antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC beberapa waktu lalu langsung direspons dengan penetapan status Siaga 1, karena berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta (merdeka.com, 18/10/2015). Ide nasionalisme sebagai imagined communities kian menunjukkan kontradiksi karena setiap anggota komunitas, terutama aparatus negara tak lagi memiliki imajinasi penghayatan yang sama akan penderitaan anggota komunitas lainnya yang terpapar asap di Sumatera dan Kalimantan.

Dekonstruksi Nasionalisme

Nasionalisme, kata Anderson adalah “common project”, atau dalam frasa Patria disebut sebagai proyek bersama yang belum selesai. Ia ada dalam proses “menjadi”, artinya terus berdialektika mengikuti semangat zaman. Generasi masa kini harus mengisi dan mendefinisikan nasionalisme-nya sendiri tanpa harus didikte negara. Nasionalisme harus didekonstruksi menjadi instrumen perlawanan terhadap kapitalisme dan korporasi. Dalam pembayangan komunitas yang sama, nasionalisme harus membela kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Kita berharap semoga momentum Sumpah Pemuda ini tak lagi dirayakan dengan seremonial musiman yang kerap dipraktikkan aparatus negara dengan memasang baliho-baliho akbar di kantor-kantor pemerintahan plus foto close-up pejabat (juga foto para politisi pengidap narsisme akut, bahkan hingga level pejabat pemerintahan mahasiswa) dilengkapi jargon normatif seperti “Dengan semangat Sumpah Pemuda,... kita tingkatkan... menuju...” serta redaksional monoton serupa. Semoga kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Selamat hari Sumpah Pemuda! []

*Alumnus Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala.

Read More...

Ramadhan dan Refleksi Kita

Sebuah anugerah dan rahmat yang tak ternilai harganya karena kita hampir menuntaskan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1433 Hijriyah tahun ini. Sebagai seorang muslim yang mukmin, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini merupakan kewajiban dan juga ibadah yang langsung dipersembahkan kepada Allah. Artinya kita mempertanggungjawabkan ibadah puasa kepada Allah secara langsung dan rahasia, tanpa diketahui oleh orang lain.

Sebagai ibadah yang sifatnya ‘privat’, maka selayaknya esensi dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa ini harus mampu kita resapi dan pahami dengan sebenar-benarnya, untuk kemudian diejawantahkan dalam praksis kehidupan sehari-hari. Memaknai kembali Ramadhan, berarti kita meredefinisi dan mengaktualisasikan ruh Ramadhan dalam pribadi masing-masing.

Read More...

Humanisme Ramadhan

Telah menjadi sebuah realitas bahwa praktik beragama, dalam hal ini ibadah puasa di bulan Ramadhan sekarang telah jauh mengalami pergeseran makna. Hal ini bisa dilihat dalam perspektif masyarakat yang menganggap ibadah puasa sebagai ritual semata dan identik dengan simbol-simbol keagamaan. Maka yang terjadi kemudian, puasa hanya diidentikkan dengan berbagai menu makanan dan pakaian baru di hari raya nanti.

Read More...

‘Taklid Buta’ Bencana

Belum habis lagi trauma masyarakat Aceh karena gempa berkekuatan 8,1 Skala Richter (SR) yang mengguncang Aceh pada sore kelabu 11 April 2012 lalu. Masyarakat masih takut dengan kemungkinan adanya gempa susulan untuk beberapa waktu ke depan. Dan kini, masyarakat kembali dihantui oleh perasaan cemas dan was-was terkait dengan beredarnya pesan singkat atau SMS yang menyatakan bahwa akan terjadinya gempa bumi 12 SR di sekitar Pulau Sumatera dalam waktu dekat.

Read More...